Tugas Mandiri 06

Naurah Salsabila 

(46125010145)

Ketika Hak Mahasiswa Dilanggar: Saluran Hukum dan Mekanisme Pengaduan

Abstrak

Artikel ini membahas hak-hak warga negara yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa, terutama saat hak-hak tersebut dilanggar. Dengan pendekatan reflektif, penulis mengeksplorasi signifikansi pemahaman hak asasi manusia dalam konteks pendidikan tinggi, serta saluran hukum dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Fokus utama ada pada hak atas pendidikan, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta perlindungan dari diskriminasi. Artikel ini menyoroti pentingnya kesadaran mahasiswa dalam memperjuangkan hak mereka melalui cara formal dan informal, untuk membangun suasana kampus yang adil dan demokratis.

 

Kata kunci

Hak mahasiswa, pelanggaran hak, jalur hukum, mekanisme pengaduan.

 

 

Pendahuluan

 

Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa memiliki hak-hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Hak-hak ini tidak hanya bersifat global, tetapi juga sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di universitas. Namun, dalam kenyataannya, hak-hak tersebut sering kali dilanggar, baik oleh pihak universitas, pemerintah, maupun oleh sesama mahasiswa. Artikel ini adalah pengamatan pribadi saya sebagai pelajar mengenai kebutuhan untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak tersebut. Dengan judul "Ketika Hak Mahasiswa Dilanggar: Saluran Hukum dan Mekanisme Pengaduan", saya berkeinginan untuk menggali cara mahasiswa dapat memanfaatkan jalur hukum dan mekanisme pengaduan demi melindungi hak mereka. Refleksi ini berakar pada penelitian mengenai hak asasi manusia, yang mengindikasikan bahwa pemahaman tentang hak merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.

 

Permasalahan

 

Masalah utama yang dihadapi oleh mahasiswa mengenai hak warga negara meliputi pelanggaran dalam hak pendidikan, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Contohnya, di beberapa universitas, mahasiswa mungkin mengalami pembatasan kebebasan akademis, seperti pengekangan terhadap kegiatan organisasi mahasiswa atau diskriminasi berdasarkan gender, agama, atau asal daerah. Masalah lain, seperti pungutan ilegal atau ketidakadilan dalam evaluasi akademik juga kerap muncul, yang membahayakan hak mahasiswa untuk menerima pendidikan berkualitas. Masalah ini bukan hanya bersifat individu, tetapi juga sistemik, karena tidak adanya mekanisme pengaduan yang efisien dapat menyebabkan pelanggaran hak terjadi berulang kali tanpa tanpa adanya solusi.

 

Pembahasan 

 

Dalam pembahasan ini, saya akan menganalisis hak-hak warga negara yang berkaitan dengan mahasiswa menurut UUD 1945 dan perjanjian internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak pendidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UUD 1945, menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Bagi mahasiswa, ini menunjukkan akses kepada sarana belajar yang memadai dan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan, seperti biaya yang tidak transparan. Kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan pembalasan, yang sangat penting dalam konteks demokrasi di kampus.

 

Saat hak ini terlanggar, mahasiswa harus memahami saluran hukum dan cara untuk mengajukan keluhan. Di dalam universitas, umumnya terdapat mekanisme seperti senat mahasiswa atau unit pengaduan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Contohnya, jika terdapat diskriminasi dalam evaluasi, mahasiswa bisa melaporkan ke dekanat atau rektorat. Apabila tidak diselesaikan, saluran hukum eksternal seperti Ombudsman Republik Indonesia atau pengadilan bisa dimanfaatkan. Ombudsman, sebagai institusi yang mandiri, mengawasi pengaduan mengenai pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan tinggi. Sementara itu, pengadilan bisa menjadi opsi terakhir untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

 

Refleksi pribadi saya: Ketika menghadapi pelanggaran hak, saya menyadari bahwa mekanisme pengaduan bukan sekadar pelaporan, melainkan juga tentang menciptakan advokasi bersama. Contohnya, ikut serta dalam organisasi mahasiswa dapat meningkatkan pengaruh kita. Namun, tantangannya adalah minimnya pemahaman mengenai prosedur hukum, yang seringkali membuat mahasiswa ragu untuk bertindak. Oleh sebab itu, pengajaran mengenai hak-hak warga negara harus menjadi komponen penting dalam kurikulum mahasiswa.

 

Kesimpulan dan Saran

 

Kesimpulannya, hak-hak yang berkaitan dengan mahasiswa, seperti hak atas pendidikan dan kebebasan berpendapat, sering kali dilanggar di lingkungan kampus. Akan tetapi, dengan mengenali saluran hukum seperti Ombudsman dan cara pengaduan internal, mahasiswa dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif. Refleksi ini mengingatkan saya bahwa sebagai mahasiswa, kita tidak hanya menerima pendidikan, tetapi juga menjadi agen perubahan untuk keadilan.

 

Saran saya, universitas perlu memperbaiki dan meningkatkan sosialisasi mengenai hak mahasiswa melalui lokakarya atau modul pembelajaran. Mahasiswa perlu menciptakan jaringan dukungan untuk saling membantu. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat membangun lingkungan kampus yang lebih menghargai dan menghormati hak asasi manusia.

 

Daftar Pustaka

 

Universitas Indonesia. (2020). Modul Pendidikan Kewarganegaraan: Materi Pembelajaran 1: Hak Warga Negara dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan 31. (1945). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Laporan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pengaduan Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.

Hendardi. (2019). Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.